Opini Gabe

Nama: Ardiansah

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMRAH

HARUSKAH SISWA LULUS 100% DALAM UJIAN NASIONAL

Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan sejak tahun 2005 masih menuai pro dan kontra. Setiap menjelang ujian digelar, suara miring menentang penyelenggaraan UN masih bermunculan di media massa. Sebaliknya banyak juga kalangan yang mendukung pelaksanaan UN. Pemerintah tetap menyelenggarakan, bahkan batas terendah kelulusan nilai rata-rata UN selalu dinaikkan setiap tahun. Guru resah tingkat dewa, siswa galau tingkat kahyangan. Para kepala sekolah bingung, tapi masih sempat nyanyi pada saat Ujian sudah makin dekat.

Haruskah siswa lulus 100%? Pertanyaan ini menggelitik sebagian besar guru yang didaulat sebagai faktor penentu keberhasilan siswa dalam UN. Setiap guru tentunya ingin melihat muridnya-muridnya lulus 100%, tapi jika harus “diluluskan” 100% tidak semua guru setuju. Idealisme sering bertolak belakang dengan kepentingan orang banyak. Bukankah sejak kecil kita sudah diajarkan mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi? Bukankah kita harus mengutamakan pendapat mayoritas di atas pendapat pribadi.

Kebanyakan masih berkepentingan agar semua siswa diluluskan dalam UN. Semua siswa ingin lulus, orang tua siswa menginginkan anak-anak mereka dapat lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, sekolah secara kelembagaan ingin mempertahankan kredibilitas sebagai lembaga pendidikan yang mampu meluluskan seluruh siswa dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota memberikan penghargaan “peniti emas” kepada para kepala sekolah yang sukses meluluskan siswanya 100%. Bapak gubernur pun bangga melaporkan kepada menteri kemajuan pendidikan di wilayahnya. Kelulusan siswa 100% juga mendukung program pemerintah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Berbagai kepentingan inilah yang harus diakomodir oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah sebagai pemegang otoritas manajemen kepemimpinan. Jika tidak, kepala sekolah terancam dicopot karena dianggap tidak cakap.

Ironisnya, di tengah-tengah gencarnya masalah UN yang rawan kecurangan ini diperdebatkan, pemerintah menggulirkan program pendidikan karakter bagi siswa yang tentunya harus dimulai dari guru. Banyak guru mengeluhkan, bagaimana menanamkan karakter jujur kepada siswa jika dalam UN masih harus dibantu agar lulus? Agar tidak galau, guru harus menerima dalil “walaupun salah, tapi jika disepakati bersama, maka itu adalah kebenaran”. Kata orang bijak, “di atas aturan, ada kebijakan”.

Dewasa ini orang jujur sudah termasuk manusia langka. Sedemikian langkanya, sehingga saat pengumuman lulus dengan bangga sekolah mengumumkan kelulusan 100% siswa, meski dalam hati kecil mengatakan seandainya mau jujur ada sekitar 15% siswa tidak lulus. Mungkin tidak pernah kita dengar ada orang tua yang memberikan hadiah HP pada anaknya yang tidak lulus UN karena mengerjakan soal dengan jujur.

Kembali pada pertanyaan “haruskah siswa lulus 100%?”. Idealnya tidak harus, namun dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, maka jawabanya adalah “harus”. Maka guru yang terpaksa membantu siswanya agar lulus UN adalah “guru yang mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi”. Tapi kita masih bisa menyisakan satu harapan bahwa ketika ditanya mereka akan jujur mengatakan bahwa mereka “tidak jujur dalam UN”. Salam prihatin tuk Indonesiaku.